Kata Pengantar
Puji serta syukur dipanjatkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kesehatan sehingga kali ini
penyusun bisa menuliskan tentang masalah kemasyarakatan khususnya di Indonesia.
Penulisan makalah ini
dituliskan berhubungan dengan tugas mata kuliah Ilmu Sosial Dasar yang menambil
tema tema kemiskinan dan diberi judul “Permasalah Kemiskinan di Indonesia.”
Dalam makalah ini akan saya
jabarkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia,
berkaitan dengan dampak atau akibat, bagaimana cara mengurangi atau menuntas
kemiskinan di Indonesia dan lain-lain.
Semoga makalah ini bisa
memberikan wawasan serta pengetahuan tentang permsalahan masyarakat tentang
kemiskinan, dan diucapkan sebesar-besarnya kepada sumber atau pihak- pihak yang
telah membantu dalam pembuatan makalah ini.
Pengertian Permasalahan
Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana
terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,
tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang
memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya
melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya
dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.
Pengertian
miskin tingkat 1 adalah keadaan yang membutuhkan pokok sandang, pangan, dan
papannya tidak dapat terpenuhi. Sedangkan definisi miskin tingkat 2 yaitu
apabila kebutuhan primer dapat terpenuhi tetapi tidak untuk sekunder.Definisi
miskin tingkat 3 yaitu terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak
untuk tersier. Selanjutnya untuk definisi miskin tingkat 4 yaitu terpenuhi
primer, sekunder, tersier, tetapi tak bisa menjamin anak anda (dari sisi
investasi finansial).
Dalam buku Sosiologi diterangkan bahwa pengertian
kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara diri
sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga
mental, dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang bersahaja,
kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Walapun begitu,
pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota, kemiskinan berarti
harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar
kehidupan kota sehingga kemiskian menjadi masalah sosial.
Kemiskinan bisa dipahami dalam berbagai cara.
Pemahaman utamanya mencakup :
·
Gambaran kekurangan
materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan,
dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
·
Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah
diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
·
Gambaran
tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang
memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi
bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat
diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal.
Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.
Macam – Macam Kemiskinan
- Pengertian
kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan
perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat
pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimun. Oleh
karena itu, mengkategorikan seseorang mengalami kemiskinan absolut adalah
dimana uang yang diperoleh tidak dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk
harian.
- Selanjutnya,
apa yang dimaksud kemiskinan relatif? Pengertian kemiskinan relatif adalah
kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana
seseorang ataupun keluarga itu tinggal. Sehingga walaupun seseorang atau
keluarga itu pendapatnya dapat memenuhi seluruh keperluan primernya, akan
tetapi masih tergolong berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu
lain di masyarakat maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan
relatif. Kemiskinan relatif dapat diperkirakan dengan memperhatikan
golongan berpendapatan rendah dari suatu pola pembagian pendapatan.
- Pengertian
kemiskinan kultural adalah keadaan dimana individu ataupun kelompok
memilih untuk atau mengambil sikap untuk tidak memperbaiki taraf hidupnya
yang sekarang dikarenakan budaya yang dimilikinya seperti suku suku
pedalaman contohnya, suku anak dalam, kajang dan banyak lagi di Indonesia.
Indikator-indikator Kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan,
penting bagi kita semua untuk menelusuri detail idikator-indikator kemiskinan
tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari badan
Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut ;
1. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang,
pangan, dan pendidikan),
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya
(kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi),
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya
investasiuntuk pendidikan dan keluarga),
4. Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat individual
maupun massa,
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya
sumber daya alam,
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat,
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata
pencaharian yang berkesinambungan,
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacar fisik maupun
mental,
9. Ketidak mampuan dan ketidak ketergantungan sosial
(anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin,
kelompok marginal dan terpencil).
Penyebab dari Kemiskinan
1. Pendapatan Per Kapita Penduduk
Tingginya
pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak
disertai dengan perbaikan dalam hal distribusi pendapatan. Perubahan pendapatan
per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan
pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia
hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Sementara sebagian besar penduduk
yang saat ini hidup dalam kemiskinan tidak menikmati capai tersebut. Dengan
kata lain meskipun ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi mereka tetap berada dalam
kemiskinan. Peningkatan kontra prestasi (gaji, honor, upah, dan bentuk lain)
yang selama ini terjadi di Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian orang.
Peningkatan kontra prestasi tersebut tidak sampai menyentuh pada kelompok yang
berada pada garis kemiskinan.
2. Rasio Ketergantungan Penduduk
Kemiskinan
juga dipengaruhi oleh rasio ketergantungan penduduk. Besarnya penduduk yang
beraktifitas sebagai ibu rumah tangga, menganggur, dan sedang sekolah akan
semakin memperbesar rasio ketergantungan penduduk. Tingkat pendidikan tidak
berpengaruh signifikan terhadap pengurangan faktor penyebab kemiskinan. Artinya
jikalau nantinya penduduk yang saat ini sedang sekolah
(SMP/SMA/Diploma/Sarjana) telah lulus, maka kehadira mereka tidak akan membantu
mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Tetapi kehadiran mereka justru akan
menambah besar nilai rasio ketergantungan. Dengan kata lain kemungkinan mereka
untuk menjadi pengangguran lebih besar karena sistem pendidikan yang tidak
memiliki link and match dan miskin praktek/ keterampilan.
Meningkatnya
rasio ketergantungan akan meningkatkan proporsi populasi yang hidup dalam
kemiskinan. Angka kelahiran yang tinggi berimplikasi pada tingginya rasio
ketergantungan. Negara-negara berkembang di Asia yang sukses mengurangi angka
kelahiran, maka rasio ketergantungannya relatif rendah. Kemiskinan akan
meningkat seiring dengan meningkatnya rasio ketergantungan.
Faktor
penyebab munculnya rasio ketergantungan adalah adanya tingkat kelahiran yang
tinggi. Penyebab kemiskinan adalah adanya ledakan penduduk yang tidak
terkendali karena ledakan penduduk akan menimbulkan pola hidup yang serba
pas-pasan. Masyarakat miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup
yang lebih tinggi dari tingkat subsiten, kecuali apabila mereka mengadakan
pemeriksaan pengendalian preventif terhadap pertumbuhan populasi mereka, atau
dengan menerapkan pengendalian kelahiran. Apabila setiap keluarga memiliki tiga
orang anak yang berarti dalam satu keluarga akan terdiri dari lima jiwa.
Semakin besar jumlah anak maka semakin besar jumlah tanggungan yang harus di
tanggung oleh kepala keluarga. Selanjutnya semakin besar jumlah penduduk yang
berusia tidak produktif makan semakin besar tanggungan yang harus di tanggung
oleh penduduk usia produktif.
3. Pertumbuhan Ekonomi
Tidak ada
korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tidak mampu mengurangi munculnya kemiskinan. Karena
pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru hanya memicu munculnya kesenjangan
pendapatan dan in-equality. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap
upaya menaikkan pendapatan penduduk miskin serta pertumbuhan ekonomi tidak bisa
mengurangi ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Tingginya
pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak
disertai dengan perbaikan dalam hal distribusi pendapatan. Perubahan pendapatan
per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan dan semakin
besar ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) maka semakin besar tingkat
kemiskinan.
Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai oleh Indonesia ternyata tidak mampu
mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut
hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang di Indonesia. Efeknya akan
memunculkan kemiskinan struktural dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya
bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara bagian terbesar
masyarakat yang tetap miskin.
Pengurangan
kemiskinan di suatu negara dan di waktu tertentu ditentukan secara penuh oleh
tingkat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. Hubungan ini
sesuai dengan teori “tricle down effect” dimana bila ekonomi tumbuh, maka
secara otomatis akan terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan atau perembesan
ke bawah sehingga hasil-hasil pembangungan dapat dinikmati oleh kelompok
miskin. Dengan demikian kaum miskin dapat keluar dari kemiskinannya.
4. Persentase Tenaga Kerja Di sektor
Pertanian
Kemiskinan
di pedesaan di Indonesia dapat berkurang dengan meningkatkan nilai tambah hasil
pertanian. Sehingga pembangunan pedesaan dan pertanian, dimana ada kenaikan
produktivitas per hektar atau pada rumah tangga, seharusnya diprioritaskan
untuk bagian pulau di luar Jawa dan Bali dimana tingkat kemiskinannya yang
tinggi. Persentase tenaga kerja di sektor pertanian tidak mampu mengurangi
faktor penyebab kemiskinan karena sektor pertanian dan mempunyai tingkat
pendidikan SD kebawah. Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan di sektor
pertanian perlu diprioritaskan. Pembangunan sektor pertanian melalui perbaikan
lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pembangunan masyarakat pedesaan
perlu menjadi pijakan untuk membawa masyarakat Indonesia keluar dari
permasalahan kemiskinan
Beberapa Dampak dari Kemiskinan
1. Berkurangnya rasa nasionalisme
terhadap suatu Negara, di karenakan lebih memikirkan kebutuhan untuk bertahan
hidup saja kesulitan apalagi memikirkan rasa cinta pada Negara.
2. Banyak terjadinya tidak kejahatan di
mana mana , di karenakan masih banyaknya masyarakat yang berpikiran pendek
dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sudah terlalu terdesak dengan kebutuhan
tanpa di bekali iman dalam agama sehingga segala cara pun di lakukan untuk
memenuhi kebutuhan hidup.
3. Harga diri suatu Negara yang jatuh
dimata dunia dan akan diremehkan dan di anggap sumber daya manusianya tidak
punya potensi untuk maju dan hanya mengandalkan bantuan dan bantuan.
4. Semakin tidak terurusnya generasi
muda oleh orang tua dan terlepas begitu saja dari pendidikan dan pengawasan
orang tua sehingga menumbuhkan generasi muda yang tidak mengindahkan akan
budaya ketimuran.
5. Hilangnya rasa kegotong royongan dan
saling membantu di karenakan sudah menjamurnya budaya individual sehingga
menimbulkan kurangnya rasa persatuan di suatu Negara.
6. Timbul banyak nya penyakit di mana
mana baik itu penyakit menular sex ataupun penyakin yang di sebabkan karena
tempat yang kumuh atau makanan yang di konsumsi tidak sehat .
7. Semakin drastis berkurangnya belajar
agama atau keyakinan pada Tuhan di karenakan lebih pada memikirkan kebutuhan
yang utama yaitu makan.
8. Terjadinya banyak perselingkuhan di
mana mana baik perselingkuhan dalam berbisnis , perselingkuhan dalam
rumah tangga dan perselingkuhan dalam mencintai tanah air.
9. Semakin terpuruknya ekonomi bangsa
yang akan mengakibatkan kehancuran suatu bangsa, akibat ingin memisahkan diri
dari wilayah kesatuan tanah air.
10. Lahirnya sebuah kelompok masyarakat
yang begitu pandai,dahsyat dan kreatif melahirlan suatu yang baru dan canggih
akibat terhimpit ekonomi dan terjadinya revolusi masal dan terpecah belahnya
suatu Negara menjadi Negara Negara kecil.
Solusi dari kemiskinan
1. Menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin
daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok
terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan
dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
2.
Mendorong pertumbuhan
yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong
terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan
berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan
dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
3.
Menyempurnakan dan
memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan
pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan
dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
4.
Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi
kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang
berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
5.
Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari
kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program
teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
6. Permasalahan
Pemberdayaan UMKM
Beberapa permasalahan yang tengah di hadapi oleh sektor UMKM dewasa ini antara lain:
• Perlunya perluasan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait untuk mengoptimalkan serta mensinergikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik di dalam maupun di luar negeri.
• Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui intensifikasi dan perluasan penyaluran kredit dari lembaga perbankan/keuangan kepada UMKM secara sistemik dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, diprioritaskan untuk membuka akses lembaga perbankan dan keuangan untuk pengembangan UMKM, menyederhanakan prosedur dan persyaratan dan penjaminan usaha/kredit khususnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.
• Peningkatan intensitas upaya pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) guna meningkatkan ketersediaan tenaga pendamping usaha mikro. Terkait dengan hal ini, diperlukan upaya penyusunan panduan dan kebijakan untuk menentukan kedudukan serta penghargaan terhadap jasa profesional KKMB oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pembina.
• Penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam sistem perbankan nasional terutama untuk memperluas penyaluran kredit terutama untuk segmen usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini perlu diprioritaskan untuk menyiapkan landasan regulasi berupa Undang-Undang tentang LKM.
• Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku. Oleh karenanya, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dalam rangka untuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat.
• Inovasi produk layanan kredit/keuangan mikro harus terus dikembangkan oleh perbankan sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara aspek kehati-hatian (prudential) dan aspek potensi UMKM (yang masih belum bankable).
• Perlunya penyediaan sumberdaya manusia pengelola Satgas Daerah KKMB dalam bentuk staf Unit Bantuan Teknis (UBT) jumlah cukup, memiliki kompetensi, kapabilitas yang memadai, dan bekerja secara full time untuk menggerakkan dan mempercepat operasionalisasi Satgas Daerah KKMB.
• Perlunya peningkatan intensitas forum-forum komunikasi diantara Bank, KKMB, Usahawan, dan stakeholder terkait lainnya sebagai media untuk menyamakan persepsi terkait dengan implementasi penyaluran kredit untuk UMKM, terutama kredit usaha mikro.
• Perlunya peningkatan optimalitas pemanfaatan dana-dana BUMN (melalui Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan UMKM terutama melalui pembiayaan usaha mikro di daerah.
Beberapa permasalahan yang tengah di hadapi oleh sektor UMKM dewasa ini antara lain:
• Perlunya perluasan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait untuk mengoptimalkan serta mensinergikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik di dalam maupun di luar negeri.
• Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui intensifikasi dan perluasan penyaluran kredit dari lembaga perbankan/keuangan kepada UMKM secara sistemik dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, diprioritaskan untuk membuka akses lembaga perbankan dan keuangan untuk pengembangan UMKM, menyederhanakan prosedur dan persyaratan dan penjaminan usaha/kredit khususnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.
• Peningkatan intensitas upaya pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) guna meningkatkan ketersediaan tenaga pendamping usaha mikro. Terkait dengan hal ini, diperlukan upaya penyusunan panduan dan kebijakan untuk menentukan kedudukan serta penghargaan terhadap jasa profesional KKMB oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pembina.
• Penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam sistem perbankan nasional terutama untuk memperluas penyaluran kredit terutama untuk segmen usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini perlu diprioritaskan untuk menyiapkan landasan regulasi berupa Undang-Undang tentang LKM.
• Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku. Oleh karenanya, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dalam rangka untuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat.
• Inovasi produk layanan kredit/keuangan mikro harus terus dikembangkan oleh perbankan sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara aspek kehati-hatian (prudential) dan aspek potensi UMKM (yang masih belum bankable).
• Perlunya penyediaan sumberdaya manusia pengelola Satgas Daerah KKMB dalam bentuk staf Unit Bantuan Teknis (UBT) jumlah cukup, memiliki kompetensi, kapabilitas yang memadai, dan bekerja secara full time untuk menggerakkan dan mempercepat operasionalisasi Satgas Daerah KKMB.
• Perlunya peningkatan intensitas forum-forum komunikasi diantara Bank, KKMB, Usahawan, dan stakeholder terkait lainnya sebagai media untuk menyamakan persepsi terkait dengan implementasi penyaluran kredit untuk UMKM, terutama kredit usaha mikro.
• Perlunya peningkatan optimalitas pemanfaatan dana-dana BUMN (melalui Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan UMKM terutama melalui pembiayaan usaha mikro di daerah.
Penutup dan Saran
Kemiskinan merupakan salah
satu dari permasalahan sosial didunia khususnya di Indonesia dan hal ini
(kemiskinan) pun bisa menjadi tolak ukur dari seberapa besar dan majunya negara
tersebut. Selain itu, kemiskinan pun menjadi salah satu akar dari bentuk-bentuk
tindak kejahatan atau kriminal yang ada di Indonesia, contohnya adalah
pencurian, pembegalan, dan tindak pidana yang lainnya.
Sudah banyak cara yang
dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, tetapi jika dari kita dan
orang banyak tidak mendukung atau bergerak untuk mendukung kegiatan tersebut
makan hasilnya pun akan nihil atau tidak ada efeknya, dan untuk pemerintah
sebaiknya butuh penanganan yang lebih
ekstra untuk menyelesaikan permasalahan sosial tentang kemiskinan ini. Ada
baiknya dilakukan revolusi mental bagi rakyat-rakyat Indonesia untuk mau
melawan kemiskinan salah satunya yaitu bekerja keras.
Demikianlah makalah yang telah
dibuat, kurang lebihnya maafkan. Berikan saran yang membangun agar penulis bisa
memberikan makalah yang lebih baik dari sebelumnya. Bila ada kata-kata yang
menginggung perasaan pembaca tolong dimaafkan karena tidak kesengajaan dalam
penulisannya.
DAFTAR PUSTAKA
Komentar
Posting Komentar